PALI – Bripda berinisial HPW, anggota Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), direkomendasikan menjalani Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Sanksi

PALI – Bripda berinisial HPW, anggota Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), direkomendasikan menjalani Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Sanksi tegas

PALI - Proyek Peningkatan Jalan Simpang 4 Sebadak, Desa Karta, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, menuai sorotan tajam. Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PALI Tahun

PALI — Keputusan Sidang Komisi Etik Polres PALI yang hanya menjatuhkan sanksi Penempatan Khusus (Patsus) selama tujuh hari kepada Bripda H—oknum anggota Polres PALI pelaku pencabulan gadis di bawah umur/seorang

Polda Sumsel Ambil Alih Kasus Oknum Anggota Polres PALI Bripda H, Sidang Banding Kode Etik Pertimbangkan Sanksi PTDH dan Laporan Pidana Kembali Digelar PALI, Sumsel — Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual

Dugaan Pemaksaan terhadap Gadis ( 22 ) di Abab, Oknum Anggota Polres PALI Dilaporkan Terkait Pelanggaran Kode Etik PALI, Sumsel — Dugaan tindakan tidak patut yang melibatkan oknum anggota Kepolisian Resor (Polres)

Bangunan PAM Mangkrak di Talang Kerangan, LSM PMP Resmi Surat Kejaksaan Minta Audit Korupsi PALI — Pembangunan fasilitas Pengolahan Air Minum (PAM) yang digadang-gadang menjadi solusi krisis air bersih warga di

PALI, RISET ONLINE – Realisasi pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Ditemukan

Pali - 0nline TANAH ABANG, Dugaan penyimpangan anggaran tidak hanya menerpa tingkat desa, namun kini berembus di tingkat penunjang pemerintahan sivil. Pertanggungjawaban realisasi belanja barang pakai habis pada Kantor

Pali - 0nline TANAH ABANG, Dugaan penyimpangan anggaran tidak hanya menerpa tingkat desa, namun kini berembus di tingkat penunjang pemerintahan sivil. Pertanggungjawaban realisasi belanja barang pakai habis pada Kantor